DUKUNGAN APBN DALAM BIDANG KESEHATAN KHUSUSNYA JKN

DUKUNGAN APBN DALAM BIDANG KESEHATAN KHUSUSNYA JKN

Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diamanatkan oleh Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, UU 40/2004 Tentang SJSN dan UU 24/2011 Tentang BPJS, Sudah tercatat sekitar 166 Juta Jiwa yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN oleh BPJS.

Kehadiran JKN ini sangat bermanfaat khususnya bagi warga yang kurang mampu karena didalamnya terdapat dana APBN/APBD yang disalurkan bagi instansi yang bekerjasama dengan JKN ini.
Alokasi dana APBN yang dialokasikan bagi JKN ada 5% dari total APBN. Dari data yang diketahui bahwa total APBN di tahun 2016 ini mencapai 2.095 Trilyun rupiah, itu artinya dana yang disalurkan untuk JKN adalah sebesar Rp104 Trilyun. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN adalah minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh layanan kesehatan terutama di kepulauan, perbatasan dan daerah terpencil lainnya.  hal ini menjadi perhatian pemerintah karena masih ada warga perbatasan di Nunukan masih berobat di negara tetangga karena fasilitas kesehatan di Nunukan yang sangat terbatas.

img-1463993205.jpg

Adapun langkah-langkah dari Komisi IX DPR RI adalah membentuk tim Khusus Panitia Kerja BPJS Kesehatan dan PBI, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka perbaikan program JKN di masa mendatang.

Beberapa Rekomendasi yang dihasilkan oleh PANJA antara lain: 
  • Mendesak pemerintah untuk menerapkan manfaat tunggal bagi seluruh peserta Program JKN dengan memperhatikan prinsip sosial nasional
  • Mendesak KEMENKES untuk mengevaluasi terhadap sistem tarif INA-CBGs yaitu memberikan perbedaan standar tarif antara RS Swasta dan RS Pemerintah
  • Dengan adanya manfaat tunggal inilah diharapkan adanya standar pelayanan kesehatan yang sama untuk setiap peserta, tanpa memandang perbedaan kelas.
dari poin di atas perlu diketahui pula bahwa ada perbedaan antara RS Swasta dan Pemerintah dalam hal perolehan pendanaannya, yang mana RS Swasta tidak mendapatkan dana APBD/APBN dalam menunjang operasionalnya sehingga perlu kiranya RS Swasta memperkirakan perencanaan yang lebih efisien dan efektif yang mampu memberikan kepuasan kepada pasiennya (patient first) 

Dalam membantu RS Swasta untuk kegiatan operasionalnya ini, komisi IX DPR RI mendorong pemberian insentif kepada RS Swasta dalam bentuk perbedaan tarif INA CBGs yang cukup signifikan dengan RS Pemerintah. sehingga akan muncul mutualisme antara RS Swasta dan Pemerintah dalam perbaikan pelayanan kepada Pasien.

@arssipusat


Bagikan Post

Artikel Terkait

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Kontak

Alamat Hermina Office Tower
Tower B Lantai 15

Jl. Selangit B-10 Kav.4 Kemayoran --
Jakarta Pusat 10610 --
Indonesia
Telepon 021-3970-8636
Whatsapp 081316653244
Email arssi.pusat@gmail.com

Google Maps